Pimpinan West Papua Army Desak Perundingan Terbuka kepada Tim MPR for Papua, Mediasi Pihak Ketiga Yang Netral Di Tingkat Internasional.

Poto : Pasukan West Papua Army

TOTIYO, Kabargunug.Com– Panglima Tertinggi Tentara Papua Barat (West Papua Army/WPA), Demianus Magai Yogi, yang menaungi tiga komando perjuangan — TPNPB-OPM, TNPB, dan TRWP — menyampaikan sikap tegas terhadap pembentukan wadah MPR for Papua oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Ia menilai inisiatif tersebut tidak menyentuh akar persoalan Papua dan mendesak dilaksanakannya perundingan terbuka yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) atau Forum Islands Pacific (FIP).

“Kalau MPR benar-benar ingin menyelesaikan masalah Papua, bukan cukup dengan membentuk wadah internal seperti MPR for Papua. Kami menuntut perundingan terbuka, bukan monolog politik. Mediasi harus dilakukan oleh pihak internasional yang netral, bukan forum formal yang dikendalikan Jakarta,” tegas Yogi dalam keterangannya di Totiyo. 29/04/2025

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan pembentukan MPR for Papua, yang menghimpun seluruh anggota DPR dan DPD dari enam provinsi di Tanah Papua. Wadah ini dipimpin oleh Yorrys Raweyai dan diklaim sebagai perpanjangan tangan MPR dalam merespons isu-isu Papua secara politis dan kelembagaan

Namun menurut WPA, pendekatan tersebut bersifat sepihak dan gagal mengakui hak penentuan nasib sendiri serta kekerasan struktural yang menjadi akar konflik berkepanjangan di Papua.

“Kami tidak meminta bantuan. Kami menuntut pengakuan atas akar konflik. Dialog hanya mungkin terjadi jika dilakukan secara terbuka, jujur, dan dimediasi oleh pihak yang tidak berpihak kepada Jakarta,” lanjut Yogi.

Ia juga menegaskan bahwa berbagai pendekatan pembangunan dan pemekaran wilayah, termasuk pembentukan enam provinsi di Papua, justru memperkuat agenda kolonialisme yang bertujuan memecah belah kekuatan politik rakyat Papua.

“Itu bagian dari kejahatan negara berupa genosida terhadap manusia Papua di atas tanahnya sendiri,” tegasnya.

Yogi menekankan bahwa satu-satunya jalan yang dapat diterima rakyat Papua adalah perundingan yang menyentuh luka sejarah, bukan forum politik baru yang dikendalikan oleh pusat kekuasaan kolonial.

Sebagai informasi, MPR for Papua resmi dibentuk pada 23 April 2025, ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan untuk periode 2025–2030 di Kompleks Parlemen Jakarta.

Lebih lanjut, Yogi menyatakan kesiapan West Papua Army untuk duduk bersama dalam perundingan bilateral dengan pemerintah Indonesia:

“Jika negara Indonesia ingin menjadi mitra bilateral dengan negara Papua ke depan, mari kita duduk satu meja dalam perundingan terbuka yang diawasi oleh pihak ketiga internasional.”

Menurut Yogi, pemerintah Indonesia harus membuka ruang perundingan dengan West Papua Army di bawah tiga komando — TPNPB-OPM, TNPB, dan TRWP — dengan fasilitasi dari pimpinan ULMWP sebagai representasi politik rakyat Papua di tingkat internasional.

Redaksi :

Editor : VULL

Post Views : 650 views