Laporan Pelanggaran HAM dan Data Korban Pengungsian di Distrik Oksop, Pegunungan Bintang

Foto korban rakyat sipil di oksop, pegunungan bintang

Pegunungan Bintang, KABARGUNUNG.COM – Delapan warga sipil dilaporkan meninggal dunia selama masa pengungsian di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Peristiwa ini terjadi setelah kehadiran aparat militer Indonesia dalam skala besar sejak akhir November 2024, yang memicu eksodus besar-besaran warga sipil ke hutan belantara.

Berdasarkan laporan yang diterima redaksi pada 18 Juni 2025, ribuan warga dari sejumlah kampung di Distrik Oksop mengungsi sejak 31 November 2024. Operasi militer intensif di kawasan tersebut menciptakan situasi keamanan yang mencekam dan menyebabkan krisis kemanusiaan di tengah masyarakat.

Data Korban Meninggal Dunia dalam Pengungsian:

1. Hef Kasipka (68 tahun) – Seorang hamba Tuhan yang diculik oleh aparat TNI di Kampung Ngotokpom pada 5 Maret 2025 dan kemudian dinyatakan hilang.
2. Paulina Lepki (58 tahun) – Meninggal dunia di hutan saat mengungsi pada 25 Desember 2024.
3. Poromina Kalka (69 tahun) – Meninggal di pengungsian pada 7 Januari 2025.
4. Lokana Sasaka (54 tahun) – Meninggal karena sakit berat di hutan pada 23 Januari 2025.
5. Ronal Mimin (20 tahun) – Meninggal karena sakit berat di lokasi pengungsian pada 10 April 2025.
6. Ateli Mimin (57 tahun) – Meninggal pada 8 Februari 2025 akibat penyakit bawaan yang memburuk selama pengungsian.
7. Rastin Mol Peya Mimin (7 tahun) – Meninggal karena sakit berat di hutan pada 4 Mei 2025.
8. Nonince Mimin (14 tahun) – Meninggal karena sakit dalam di tempat pengungsian pada 12 Juni 2025.

Laporan dari tim redaksi menyebutkan bahwa sekitar 750 personel militer non-organik telah ditempatkan di Distrik Oksop sejak dimulainya operasi. Jumlah ini jauh melebihi populasi warga sipil setempat, dan menyebabkan ketegangan berkepanjangan serta trauma kolektif di masyarakat.

Pengungsi dilaporkan tidak memiliki akses terhadap makanan, air bersih, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan. Hal ini memperburuk kondisi para lansia, anak-anak, dan warga yang memiliki penyakit bawaan, hingga menyebabkan kematian selama masa pengungsian.

Seruan untuk Pemantauan dan Tindakan Internasional

Perwakilan masyarakat dan organisasi sipil meminta perhatian dari lembaga nasional dan internasional, termasuk Komnas HAM, PBB, dan organisasi kemanusiaan independen, untuk segera melakukan investigasi langsung di Distrik Oksop serta mendesak penghentian pendekatan militer terhadap warga sipil.

“Kami menyerukan semua pihak, baik nasional maupun internasional, untuk segera memberikan perlindungan terhadap warga sipil yang terdampak konflik di Oksop,” ujar perwakilan Jubir KNPB-WPB dalam pernyataan yang diterima Kabargunung.com.

Redaksi: Vull

Post Views : 812 views