PANGLIMA TERTINGGI WPA DESAK NEGARA MELANESIA DUKUNG KEANGGOTAAN PENUH ULMWP DI MSG

Poto : Pemimpin MSG dan Demianus Magai Yogi Pimpinan West Papua Army.

Totiyo, Kabargunung.Com – Panglima Tertinggi West Papua Army (WPA), Demianus Magai Yogi, secara tegas mendesak negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mendukung peningkatan status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dari pengamat menjadi anggota penuh dalam forum kawasan tersebut.

Desakan ini mencuat seiring meningkatnya perhatian internasional terhadap situasi di Papua Barat dan dorongan untuk keterlibatan diplomatik yang lebih aktif dari sesama bangsa Melanesia.

“MSG harus menghargai rasa jati diri sebagai satu bangsa Melanesia. Saat ini, rakyat dan alam Papua Barat sedang digadaikan oleh negara Indonesia. Ancaman genosida nyata di depan mata kami,” ujar Panglima Tertinggi WPA.

Demianus Magai Yogi sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam struktur militer gerakan Papua Merdeka. Ia mewakili konsolidasi beberapa faksi bersenjata seperti TPNPB-OPM, TRWP, dan TNPB di bawah payung West Papua Army (WPA) yang sejak 2019 menyatakan afiliasi militer terhadap ULMWP.

Saat ini, ULMWP hanya berstatus sebagai pengamat di MSG. Para pendukungnya menilai bahwa peningkatan keanggotaan akan menjadi langkah strategis yang mencerminkan semangat MSG dalam memperkuat budaya dan identitas Melanesia, serta memperjuangkan hak-hak dasar bangsa-bangsa Melanesia di seluruh kawasan Pasifik.

Namun, kehadiran Indonesia sebagai anggota asosiasi MSG sejak 2015 terus menuai kontroversi. Banyak pihak memandang keikutsertaan Indonesia sebagai upaya politik untuk meredam dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

ULMWP dan para pendukungnya mempertanyakan legitimasi Indonesia di MSG, dengan alasan bahwa Indonesia bukan bagian dari rumpun etnis Melanesia. Mereka menilai keikutsertaan Indonesia justru menjadi hambatan utama bagi dialog kritis tentang penentuan nasib sendiri serta membatasi ruang transparansi dalam tubuh organisasi tersebut.

Sementara itu, Papua Nugini (PNG) diperkirakan akan mengambil sikap hati-hati dalam KTT MSG mendatang. Meski pernah menyatakan keprihatinan atas pelanggaran HAM di Papua Barat dan mendukung seruan untuk misi pemantauan PBB, PNG tetap menekankan komitmennya terhadap prinsip penghormatan kedaulatan negara, termasuk wilayah Indonesia.

Laporan gabungan dari International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP) turut mengungkapkan bahwa Papua Barat masih minim pengawasan internasional. Larangan terhadap jurnalis asing serta kegagalan Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB, yang seharusnya terjadi sebelum KTT MSG 2024, dianggap sebagai bukti kuat adanya ketertutupan dan kurangnya akuntabilitas.

Pertemuan tingkat tinggi MSG yang dijadwalkan berlangsung 23 Juni 2025 di Suva, Fiji, dipandang sebagai momen krusial bagi solidaritas Melanesia. Keputusan terkait status ULMWP akan menjadi tolak ukur komitmen negara-negara MSG terhadap hak penentuan nasib sendiri, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi berdirinya organisasi ini.

Redaksi : VULL

Post Views : 1345 views