Proklamasi Bangsa West Papua ke-54 Tahun, Ini Peringatan Panglima Tertinggi WPA: “Kami Bukan Bagian dari NKRI”

Poto Upacara Memperingati ke -54 Tahun 1 Juli 1971

Totiyo — Kabargunung.Com – Panglima Tertinggi West Papua Army (WPA), jenderal Damianus Magai Yogi, menyatakan bahwa pada hari ini, Selasa (1/7/2025), bangsa Papua memperingati Ke- 54 tahun Proklamasi Kemerdekaan Papua, yang secara de facto telah dinyatakan pada 1 Desember 1961.

“Kita adalah bangsa yang utuh dan merdeka, bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya dalam pesan tertulis yang dikutip Wagadei dari Nabire, Papua Tengah.

Menurut Yogi, sejarah telah mencatat bahwa perbedaan bangsa Papua dengan penduduk Indonesia lainnya telah diakui sejak awal pembentukan Republik Indonesia. Dalam rapat BPUPKI pada 10–11 Juli 1945, Mohammad Hatta menyatakan bahwa bangsa Papua berhak untuk merdeka.

“Hindia Belanda minus Papua,” ujar Hatta saat itu, merujuk pada perbedaan etnis dan kebudayaan antara suku Papua (Melanesia) dan suku-suku Melayu di wilayah Nusantara lainnya.

Panglima WPA menegaskan bahwa bangsa Papua memiliki hak menentukan nasib sendiri secara geografis, antropologis, dan kultural, serta berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Pernyataan ini ditegaskan oleh Dewan Papua pada Februari 1960, selaras dengan Pasal 2 Resolusi Dekolonisasi 1514 (XV) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Yogi juga mengkritisi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, yang oleh pemerintah Indonesia disebut sebagai Act of Free Choice (AFC). Menurutnya, proses tersebut penuh rekayasa dan intimidasi.

Ortiz Sanz, utusan resmi PBB saat itu, melaporkan bahwa pelaksanaan PEPERA dilakukan dengan: Pemaksaan sistem musyawarah, bukan pemungutan suara langsung, Penolakan terhadap sistem gabungan, Rekayasa dalam pemilihan anggota Dewan Musyawarah Papua,

Pembatasan kebebasan politik, Dan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tekanan militer, namun “Pelaksanaan PEPERA dilakukan di bawah tekanan dan intimidasi,” kata Yogi.

Yogi menyebut Resolusi PBB No. 2504 (XXIV) yang diadopsi pada 19 Desember 1969 tidak secara tegas mengakui atau mengesahkan hasil PEPERA. Resolusi itu juga tidak menyatakan Papua Barat sebagai wilayah integral Indonesia maupun menghapusnya dari daftar daerah dekolonisasi PBB.

“Resolusi itu hanya mencatat bahwa tugas Sekretaris Jenderal PBB telah selesai dan mendukung bantuan internasional untuk pembangunan Papua Barat,” ujarnya.

Karena itulah, WPA menyebut dokumen tersebut sebagai “Resolusi PBB untuk Pembangunan Papua,” bukan pengakuan atas status politik Papua dalam kerangka NKRI.

Pernyataan Sikap West Papua Army (WPA) Pada momen peringatan 54 tahun proklamasi ini, WPA menyatakan akan terus berjuang untuk merebut kembali kedaulatan bangsa Papua Barat.

“Kami mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera memberikan hak kemerdekaan bagi bangsa Papua. Jika penindasan oleh TNI–POLRI terus berlanjut, kami akan membawa persoalan ini ke dunia internasional,” kata Panglima Yogi.

Ia menutup pidato “Kami, bangsa Papua, bukan bagian dari NKRI. Kami adalah satu bangsa yang utuh dan merdeka secara de facto sejak 1 Desember 1961. Merdeka!”

Redaksi : Vull

Post Views : 624 views