Negara Gelisah Hadapi Ideologi Papua Merdeka: Dari OPM, ULMWP hingga KKP

Poto : Soleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB.

Papua, Kabargunung.Com – Negara tampaknya semakin gelisah menghadapi berkembangnya gerakan ideologis Papua Merdeka. Dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), hingga kemunculan istilah baru Kelompok Kriminal Politik (KKP), semuanya menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, pun ikut angkat bicara.

Dalam pernyataannya, Oleh menilai kemunculan KKP di Papua menjadi tanda bahwa kondisi Papua sedang tidak baik-baik saja. Ia menyebut KKP sebagai ancaman baru setelah keberadaan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang hingga kini belum terselesaikan.

“Muncul KKP di Papua ini menandakan bahwa sesungguhnya keadaan Papua sedang tidak baik-baik saja. Tentu ini menjadi tambahan masalah, KKB belum selesai dan sekarang muncul KKP,” ujar Oleh, Sabtu (19/07/2025), dikutip dari Satukanindonesia.com.

Ia menilai, jika kelompok yang bergerak dalam ranah ideologi dan politik ini terus berkembang tanpa penanganan cepat, akan membahayakan keutuhan negara. Oleh mendesak pemerintah — khususnya Kementerian Pertahanan dan lembaga intelijen — untuk melakukan deteksi dini terhadap gerakan-gerakan semacam ini.

“Biasanya gerakan ideologis dan politik tidak tampak di permukaan, tetapi bisa menjadi api dalam sekam. Kalau dibiarkan, tentu akan berbahaya,” katanya.

Lebih jauh, Oleh menyarankan pembentukan tim khusus yang bertugas menyelesaikan persoalan KKP secara komprehensif.

ULMWP Berada Panggung Diplomasi Internasional

ULMWP kini telah menjadi observer (pengamat) di MSG (Melanesian Spearhead Group), sementara Indonesia adalah anggota penuh. Posisi ini memperlihatkan bahwa gerakan Papua Merdeka tidak hanya bergerak dalam konteks perlawanan bersenjata, tetapi juga pada jalur diplomatik dan regional.

Fakta ini mengindikasikan bahwa semangat Papua Merdeka telah berakar luas di masyarakat Papua, terutama generasi muda yang mulai melihat perlawanan tidak hanya dari senjata, tapi juga dari ruang diplomasi dan kesadaran politik. Dalam situasi ini, pendekatan militer dan stigmatisasi terhadap setiap gerakan sebagai “kriminal” dapat memperkeruh keadaan.

Seruan untuk Perundingan dan Solusi Damai

Meningkatnya tekanan politik dan kehadiran gerakan internasional seperti ULMWP menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak bisa selamanya menutup ruang dialog. Sebaliknya, perlu ada mekanisme penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga netral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan keadilan dan objektivitas.

Jika negara terus menutup diri dari dialog, sembari menstigmatisasi seluruh bentuk perlawanan sebagai kriminal, maka bukan tidak mungkin, tekanan dari komunitas internasional terhadap Indonesia akan semakin besar.

“Negara kolonial Indonesia seharusnya membuka diri untuk berunding, dengan pengawasan pihak ketiga seperti PBB, agar persoalan Papua bisa diselesaikan dengan cara damai dan bermartabat,” ungkap salah satu aktivis Papua yang enggan disebut namanya.

Penutup

Fenomena kemunculan KKP menjadi gambaran bahwa perjuangan rakyat Papua telah memasuki babak baru: bukan hanya perjuangan senjata, tetapi juga perjuangan gagasan dan identitas. Jika negara terus menggunakan pendekatan represif, maka bisa jadi justru memperkuat legitimasi perjuangan Papua di mata dunia.

Papua tidak sedang baik-baik saja. Tapi pertanyaannya: akankah negara terus menghindar dari perundingan? Ataukah justru bersiap membuka lembaran baru yang damai dan adil untuk semua rakyat Papua?

Redaksi : Vull

Post Views : 694 views