Pemimpin West Papua Army Minta Pemerintah dan Rakyat Papua Nugini Angkat Isu Pelanggaran HAM Berat di Papua dalam Kunjungan Sekjen PBB

Poto : Anton Guterres Sekjen PBB, RR Demianus Magai Yogi dan James Marape Perdana Menteri PNG

Totiyo, Paniai – Kabargunung.Com – Pemimpin West Papua Army menyampaikan harapan besar kepada seluruh rakyat dan pemerintah Papua Nugini agar mengangkat isu penderitaan rakyat West Papua, khususnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, dalam kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Papua Nugini.

RR Demianus Magai Yogi, Panglima Tertinggi West Papua Army di bawah koordinasi tiga komando — TPNPB-OPM, TRWP, dan TNPB — meminta secara khusus kepada Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, untuk bersuara lantang atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer Republik Indonesia terhadap rakyat Papua.

“Kunjungan Sekjen PBB ke Papua Nugini adalah momentum strategis untuk mendorong penyelesaian damai dan bermartabat atas status politik West Papua, yang selama puluhan tahun menjadi akar konflik berkepanjangan di wilayah ini,” ujar Yogi.

Ia juga menyerukan agar pemerintah Papua Nugini menggunakan kesempatan ini untuk mendorong dimulainya perundingan resmi di bawah pengawasan PBB antara Pemerintah Republik Indonesia dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang kini dipimpin oleh Presiden Eksekutif Menase Tabuni dan Wakil Presiden Eksekutif Oktovianus Mote.

“Sudah saatnya komunitas internasional, terutama negara-negara Pasifik, menunjukkan solidaritas nyata terhadap perjuangan hak asasi dan hak politik bangsa West Papua,” tambah Yogi.

Yogi menegaskan bahwa penderitaan rakyat West Papua juga merupakan penderitaan rakyat Papua Nugini, karena kedua wilayah ini terhubung secara historis dan kultural sebagai satu daratan, satu bangsa, dan satu darah. Oleh karena itu, rakyat Papua Nugini diminta turut menyuarakan aspirasi rakyat West Papua dalam menghadapi penindasan.

Lebih lanjut, Yogi mengingatkan bahwa proklamasi kemerdekaan Papua Barat pada 1 Juli 1971 dilakukan di Viktoria, Bewani, wilayah Papua Nugini. Sejak itu, rakyat West Papua terus berjuang selama lebih dari 63 tahun, dan dalam perjalanan panjang ini, Papua Nugini telah menjadi garda terdepan secara moral dan geografis.

“Kami berharap rakyat Papua Nugini bangkit dan mengambil bagian aktif dalam membangun solidaritas sejati dari bumi PNG untuk mendukung perjuangan rakyat West Papua yang masih tertindas hingga hari ini,” tegasnya.

Sebagai informasi, kunjungan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, ke Papua Nugini dijadwalkan dalam rangka memperingati 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini. Guterres akan tiba pada 2 September dan dijadwalkan berpidato di hadapan parlemen PNG pada 3 September 2025, sebelum meninggalkan negara tersebut pada 5 September 2025.

Redaksi: Vull

Post Views : 729 views