Analisis Panglima Tertinggi West Papua Army (WPA) Jenderal RR Demianus Magai Yogi : Kunjungan Sekjen PBB Ubah Papua Nugini Jadi Panggung Isu Pengungsi dan Perjuangan Papua

Poto : Antoni Guterres, James marape dan Ismail

PORT MORESBY, Kabargunung.Com — Kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, ke Papua Nugini (PNG) pada 2–5 September 2025 menjadi sorotan dunia. Tak hanya sebagai kunjungan resmi dalam rangka peringatan 50 tahun kemerdekaan PNG, lawatan ini juga dianggap sebagai panggung simbolis yang menyingkap isu-isu sensitif di kawasan Pasifik, terutama menyangkut pengungsi internal dan perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Panglima Tertinggi West Papua Army – (WPA)-, Jenderal RR. Demianus Magai Yogi, menilai bahwa kunjungan Guterres ke kota Wewak (Provinsi Sepik Timur) dan Vanimo (Provinsi Sepik Barat) pada 4 September memiliki makna geopolitik dan historis yang sangat dalam, khususnya bagi perjuangan rakyat Papua.

“Vanimo bukan hanya perbatasan administratif. Itu adalah titik sejarah perlawanan Papua yang telah menjadi saksi sejak 1971 ketika Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat dikumandangkan secara simbolik dari Markas Victoria,” ujar Jenderal Yogi.

Papua Nugini Jadi Spotlight Global

Kunjungan ini disambut dengan upacara meriah: bendera dikibarkan di jalanan, tarian tradisional menyambut kedatangan delegasi, dan rakyat PNG memenuhi ibu kota Port Moresby dengan sorak gembira. Dalam pidato resminya di parlemen, Guterres menyatakan bahwa ini adalah kunjungan pertama seorang Sekjen PBB yang sedang menjabat ke PNG, dan bahwa negara ini memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan global, dari iklim, kemiskinan, hingga perdamaian.

Guterres juga memuji capaian Papua Nugini dalam menjaga perdamaian, terutama melalui Perjanjian Damai Bougainville 2001, yang menurutnya menjadi model dunia untuk resolusi konflik melalui dialog dan saling menghormati.

Sorotan West Papua Army WPA : Wilayah Perbatasan Sarat Makna

Menurut Yogi, kunjungan ke Wewak dan Vanimo bukan sekadar perjalanan kenegaraan biasa. Vanimo dan kawasan Sepik telah lama menjadi titik simpul perjuangan Papua Merdeka, tempat beroperasinya dua faksi utama: West Papua Army WPA dan TPNPB-OPM.

“Dunia internasional, termasuk PBB, tidak bisa terus menutup mata terhadap kenyataan di lapangan. Ada ribuan pengungsi Papua yang hidup di PNG sejak dekade 1980-an, dan masih belum ada resolusi menyeluruh,” tegas Panglima Jenderal Yogi.

Vanimo juga disebut sebagai “jembatan diplomatik tak resmi” antara gerakan Papua Merdeka dan jaringan solidaritas di kawasan Pasifik, termasuk Vanuatu, Fiji, dan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

Isu Pengungsi Papua: Senyap tapi Nyata

Kunjungan ini mengangkat kembali isu pengungsi Papua Barat di PNG, yang selama ini luput dari perhatian media global. Ribuan warga sipil Papua Barat tinggal di kamp-kamp pengungsi tak resmi di wilayah perbatasan seperti Kiunga, Vanimo, dan Telefomin, dengan akses terbatas terhadap layanan dasar.

“Kehadiran Sekjen PBB seharusnya dimanfaatkan untuk meninjau kondisi pengungsi dan membuka ruang diplomasi antara rakyat Papua dan komunitas internasional,” kata Jenderal Yogi.

PNG di Garis Depan Krisis Iklim dan HAM
Dalam pidatonya, Guterres menekankan bahwa negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini kini berada di garis depan krisis iklim global. Dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman hayati yang tinggi, PNG juga menghadapi ancaman langsung dari naiknya permukaan laut dan cuaca ekstrem.

Namun, bagi West Papua Army WPA, isu iklim tak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia dan hak penentuan nasib sendiri.

“Pembangunan yang inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun — sebagaimana dikatakan Guterres — seharusnya juga mencakup bangsa Papua yang selama ini didiamkan suaranya,” tegas Jenderal Yogi.

Perdamaian ala Bougainville, Harapan untuk Papua?

Sekjen PBB juga menyinggung Perjanjian Damai Bougainville dan menyampaikan dukungan terhadap pemilu otonom kelima yang akan digelar di wilayah tersebut. Menurut Guterres, dialog antara Bougainville dan PNG adalah model resolusi damai yang bisa dijadikan teladan.

Namun, menurut Jenderal RR Demianus Magai Yogi Panglima Tertinggi West Papua Army WPA , pendekatan damai seperti Bougainville harus membuka peluang yang sama bagi Papua Barat, bukan sekadar menjadi narasi diplomatik yang dimonopoli negara-negara besar.

Penutup: Panggung Multilateral atau Bayang-bayang Ketidakadilan?

Panglima Tertinggi Jenderal Demianus Magai Yogi mengingatkan bahwa kunjungan Guterres bisa menjadi awal pengakuan global terhadap akar konflik di Papua, atau sebaliknya — menjadi tontonan diplomatik yang menutupi realitas penindasan.

“Dunia harus tahu: perjuangan kami bukan soal kekacauan, tapi soal hak, sejarah, dan martabat. Vanimo bukan hanya batas negara — tapi juga batas harapan,” pungkasnya.

Redaksi : Vul

Post Views : 282 views