Forum PIF Bahas West Papua dalam KTT ke-54, Konsultasi dengan MSG untuk Kunjungan 2026

Para Pemimpin Pasifik Islands Forum

Kepulauan Solomon, Kabargunung.Com – Para pemimpin Pasifik mengesahkan deklarasi perdamaian regional, memperkuat komitmen menghadapi perubahan iklim, dan menempatkan isu West Papua sebagai agenda berkelanjutan dalam kerangka keamanan dan hak asasi manusia (HAM).

Honiara, Kepulauan Solomon, 12 September 2025 – Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF) ke-54 yang diselenggarakan di Honiara, Kepulauan Solomon, resmi ditutup dengan sejumlah keputusan strategis. Forum kembali menegaskan komitmennya terhadap perdamaian, perubahan iklim, dan HAM, serta menempatkan isu West Papua dalam agenda jangka panjang menuju Pasifik yang damai, stabil, dan bermartabat.

Dalam Communiqué resmi, para pemimpin negara anggota PIF menyepakati Deklarasi “Blue Pacific Ocean of Peace”, sebuah deklarasi yang menegaskan tekad kolektif negara-negara Pasifik untuk menjadikan kawasan ini sebagai zona damai, bebas konflik bersenjata, serta menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan solidaritas. Deklarasi ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian sengketa melalui dialog, bukan kekerasan, sebagai jalan menuju stabilitas regional.

Isu West Papua: Agenda Berkelanjutan di PIF

Salah satu keputusan penting dalam KTT ke-54 adalah penguatan posisi West Papua sebagai agenda berkelanjutan dalam kerangka keamanan dan HAM Pasifik. Forum menilai bahwa isu West Papua memiliki dampak strategis terhadap stabilitas regional dan harus disikapi secara konsisten, konstruktif, dan damai.

Dalam Communiqué tersebut, para pemimpin menyepakati untuk terus memantau perkembangan di West Papua, termasuk laporan pelanggaran HAM. Forum menyerukan dialog terbuka dan damai antara Pemerintah Indonesia, rakyat Papua, dan pemangku kepentingan terkait sebagai satu-satunya jalan menuju penyelesaian yang adil dan bermartabat.

Secara khusus, Forum juga menugaskan Sekretariat PIF untuk bekerja secara konstruktif dengan Pemerintah Indonesia dalam merancang kunjungan Utusan Pemimpin Forum pada tahun 2026, dengan berkonsultasi bersama Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG).

Rekam Jejak Pembahasan West Papua di PIF

Isu West Papua bukanlah hal baru dalam PIF. Dalam beberapa KTT sebelumnya, Forum terus menempatkan isu ini dalam perhatian strategis: KTT ke-50 (2019, Tuvalu): Seruan dialog damai dan perhatian pada pelanggaran HAM, KTT ke-51 (2021, virtual): Dukungan terhadap kunjungan misi Dewan HAM PBB ke West Papua, KTT ke-52 (2023, Cook Islands): Isu West Papua masuk agenda resmi keamanan dan HAM dan KTT ke-53 (2024, Tonga): Forum menyarankan agar prinsip “Ocean of Peace” juga mencakup penyelesaian sengketa di West Papua.

Konsistensi ini mencerminkan bahwa West Papua telah menjadi bagian dari agenda kawasan yang tidak bisa diabaikan dan memerlukan pendekatan yang sensitif, inklusif, dan menghormati kedaulatan.

Perubahan Iklim dan Tata Kelola Forum

Selain West Papua, KTT ke-54 juga memprioritaskan isu perubahan iklim sebagai ancaman terbesar bagi kelangsungan negara-negara Pasifik. Para pemimpin menyerukan pembatasan suhu global di bawah 1,5°C dan mendukung penuh penyelenggaraan COP31 di kawasan Asia-Pasifik, sebagai peluang memperkuat suara negara-negara kepulauan dalam perundingan global.

Forum juga mengambil langkah-langkah untuk memperkuat tata kelola internal, termasuk mengevaluasi mekanisme keterlibatan mitra pembangunan eksternal. Ke depan, beberapa sesi Forum akan berlangsung tanpa kehadiran negara mitra, demi menjamin independensi diskusi dan fokus terhadap kepentingan rakyat Pasifik.

Deklarasi dan Masa Depan Pasifik

KTT ke-54 Forum Kepulauan Pasifik mempertegas komitmen terhadap Blue Pacific Continent—visi kolektif yang mengedepankan persatuan, kedaulatan, solidaritas, dan perdamaian. Melalui Deklarasi Ocean of Peace, kesinambungan perhatian pada West Papua, serta tekad melawan krisis iklim, Forum Pasifik menegaskan dirinya sebagai rumah bersama bagi rakyat Pasifik, yang memperjuangkan suara, harapan, dan masa depan yang lebih baik.

Resolusi Terkait West Papua (Poin ke-16 Communiqué KTT ke-54):

“Para Pemimpin menegaskan kembali dukungan berkelanjutan Forum terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua Barat (Papua). Mengingat undangan Pemerintah Indonesia pada tahun 2018 kepada Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, para Pemimpin menugaskan Sekretariat untuk bekerja secara konstruktif dengan Pemerintah Indonesia dalam merancang kunjungan Utusan Pemimpin Forum yang direncanakan pada tahun 2026, dengan berkonsultasi bersama Sekretariat Melanesian Spearhead Group.”

Redaksi: Vull

Post Views : 999 views