West Papua Army Tegaskan Sikap: Siap Hadapi TNI di Danau Paniai, Asalkan Hukum Humaniter Ditegakkan dan Sipil Tidak Jadi Korban

Poto : TNI Padati Di Pelabuhan ujung lapangan terbang Enarotali

Paniai, Kabargunung.com — Situasi di wilayah Danau Paniai, Papua Tengah, memanas setelah kehadiran militer Indonesia (TNI) yang menggunakan perahu motor (jonson) untuk melakukan operasi pendoropan ke wilayah yang diduga menjadi basis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau yang dikenal sebagai West Papua Army.

West Papua Army menyatakan siap menghadapi TNI jika benar-benar terjadi kontak senjata. Namun, mereka menegaskan bahwa seluruh pihak harus mematuhi prinsip hukum humaniter internasional. Mereka menolak keterlibatan warga sipil, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-Papua, sebagai korban dalam konflik bersenjata ini.

“Kami siap menghadapi militer Indonesia, namun harus dengan jujur dan terbuka sebagai pihak militer. Jangan libatkan warga sipil. Kami tidak takut, tapi kami tidak ingin perang yang melanggar hukum humaniter,” ungkap juru bicara Vull, West Papua Army dalam pernyataan tertulisnya.

Tudingan: Operasi Militer Sengaja Ciptakan Konflik

West Papua Army menuduh kehadiran militer Indonesia di Paniai sebagai upaya sistematis untuk menciptakan situasi darurat dan konflik bersenjata demi kepentingan politik serta ekonomi, termasuk proyek-proyek strategis negara di tanah Papua seperti Blok Wabu (tambang emas) dan rencana eksplorasi migas.

Kelompok ini juga menyatakan bahwa wilayah Paniai sejatinya dalam kondisi aman sejak 1998. Namun, mereka menilai bahwa TNI dan Polri justru menjadi pemicu konflik yang menjadikan wilayah ini sebagai zona operasi militer.

Rangkaian Operasi Militer: 20–24 September 2025

Berdasarkan laporan warga dan pemantauan lapangan, operasi militer tercatat dimulai sejak 20 September 2025. Empat unit perahu motor (jonson) membawa pasukan dari Nabire ke Distrik Ekadide dan wilayah Bukit Kogenepa. Operasi berlanjut pada 23 September, dengan tambahan pasukan ke arah Distrik Kebo melalui jalur Kali Aga.

Puncaknya terjadi pada Rabu, 24 September 2025 pukul 09.23 WIT, ketika empat jonson kembali ke Danau Paniai untuk mengevakuasi atau menjemput personel TNI dari Pelabuhan Lapangan Terbang Enarotali.

Internet Diputus, Warga Sipil Resah

Pada hari yang sama, warga melaporkan bahwa jaringan internet di wilayah Paniai diputus sekitar pukul 10.25 WIT dan baru kembali aktif pada pukul 12.15 WIT. Pemutusan jaringan ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena membatasi akses informasi dan pengawasan publik terhadap aktivitas militer.

“Warga kehilangan akses komunikasi di saat penting. Ini menambah kekhawatiran dan trauma masyarakat. Pemutusan internet adalah bentuk pelanggaran HAM.

Seruan kepada Pemerintah dan Tokoh Lokal

Warga sipil di Paniai menyerukan agar Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, tokoh adat, tokoh agama, serta intelektual Papua segera turun tangan menangani kondisi darurat militer ini. Mereka berharap agar konflik bersenjata tidak meluas dan merusak ketenangan masyarakat sipil.


Tuduhan Eksploitasi dan Tekanan Militer

West Papua Army menuding bahwa tujuan utama operasi militer adalah untuk memuluskan eksploitasi sumber daya alam Papua, khususnya emas dan gas, dengan cara mengusir penduduk dan memberikan tekanan militer. Mereka menyebut tindakan ini sebagai bentuk “kejahatan kemanusiaan” yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat Papua.

Redaksi: Vull

Post Views : 532 views