SIKAP TEGAS TPNPB-OPM WEST PAPUA ARMY TERHADAP PERMINTAAN GUBERNUR PAPUA TENGAH SOAL IZIN TAMBANG DAN PEMEKARAN DOB

Poto Pertemuan Gubernur Papua Tengah dan DPR-RI Komisi II DI Timika.

IIntan Jaya, Kabargunung.Com- Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM West Papua Army, Gusby Waker, menyatakan secara tegas penolakan terhadap: (1). Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) (2). Pembukaan izin pertambangan, termasuk Blok Wabu Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, Migas, dan bentuk tambang lainnya.

Gusby menyampaikan bahwa sikap penolakan ini telah lama disuarakan melalui media cetak dan online. Ia menegaskan: “Kami akan terus mengejar siapa saja yang terlibat dalam rencana pembukaan pertambangan dan pemekaran DOB. Mereka adalah bagian dari musuh kami. Dari pada Korban mayoritas Orang Papua. Sebab Ini adalah bentuk genosida yang nyata. Pembukaan tambang menyebabkan kerusakan ekosistem, ekosida, dan menghancurkan lingkungan hidup masyarakat adat Papua.”

Gusby memperingatkan bahwa siapa pun—baik pejabat pemerintah maupun masyarakat Papua sendiri—yang ikut terlibat membuka akses terhadap aktivitas pertambangan akan dianggap sebagai bagian dari sistem kolonialisme dan akan menjadi sasaran perlawanan TPNPB-OPM West Papua Army.

Ia juga menambahkan bahwa rakyat Papua hingga kini terus mengalami genosida terselubung akibat kebijakan negara yang mendorong pemekaran wilayah dan eksploitasi sumber daya alam.

Gusby menyoroti terkait pertambangan ini akan terjadi sama dengan dampak seperti pertambangan PT Freeport di Timika juga telah mengganggu keseimbangan ekologi dan menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan masyarakat adat setempat.

Dukungan dari Panglima Tertinggi yang naungi tiga Komando, TPNPB-OPM, TNPB dan TRWP West Papua Army, Jenderal Demianus Magai Yogi, turut memberikan dukungan penuh atas pernyataan sikap Komandan Operasi Umum Sorong-Samaray. Ia menambahkan: “Dampak lingkungan terhadap masyarakat adat Papua sangat berbahaya. Siapa pun pejabat yang bekerja sama dengan pemerintah pusat atau perusahaan demi memenangkan Pilkada dengan tujuan membuka jalan bagi pertambangan, lebih baik berhenti. Kami bicara soal keselamatan hidup manusia Papua, bukan sekadar kekuasaan.”

TANGGAPAN TERHADAP PERNYATAAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Mimika pada 1 Mei 2025, menyampaikan permintaan agar kewenangan perizinan pertambangan dikembalikan ke pemerintah daerah dengan alasannya:

1. Provinsi Papua Tengah kaya akan sumber daya alam, namun tidak dapat dikelola secara mandiri karena kewenangan perizinan diambil alih pemerintah pusat.

2. Terjadi kesenjangan antara pemerintah daerah dan pusat.

3. Kewenangan daerah diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Namun, TPNPB-OPM West Papua Army menanggapi keras pernyataan tersebut. Mereka menilai bahwa permintaan tersebut tetap dalam kerangka sistem kolonial dan hanya memperkuat kendali Jakarta atas tanah Papua.

TPNPB-OPM West Papua Army menegaskan bahwa pemekaran DOB maupun desentralisasi izin tambang adalah bentuk lain dari penjajahan ekonomi-politik terhadap rakyat Papua.

Sikap Gusby Waker menyatakan komitmen untuk terus melawan segala bentuk eksploitasi, dan menegaskan bahwa perjuangan ini adalah soal eksistensi hidup rakyat Papua dan kelestarian alamnya, bukan sekadar isu politik semata.

Redaksi : VULL

Post Views : 1686 views