Tolak Militerisasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam, Mahasiswa Papua Serukan Hak Menentukan Nasib Sendiri

Poto : Aksi Demo di Depan Kantor MRP- PT Nabire

Nabire, Kabargunung.com — Puluhan mahasiswa bersama masyarakat adat Papua dari berbagai organisasi di Kabupaten Nabire menggelar aksi damai bertajuk “Papua Darurat Militerisme, Investasi, dan Krisis Manusia”, Senin (10/11/2025), di halaman Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Jalan Pepera, Nabire.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi sosial, kemanusiaan, dan keamanan di Tanah Papua. Para peserta aksi menyerukan agar pemerintah serta lembaga terkait menghentikan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi sumber daya alam yang dinilai merugikan masyarakat adat Papua.

Aksi berlangsung damai dengan pengamanan aparat. Para mahasiswa menegaskan bahwa suara mereka adalah bentuk solidaritas terhadap masyarakat adat yang selama ini belum terakomodasi dalam kebijakan pemerintah.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pimpinan Kota dan FIMWP juga menyoroti penempatan pasukan militer non-organik di berbagai daerah di Papua yang dinilai memperburuk situasi keamanan serta menimbulkan korban jiwa dan gelombang pengungsian di Intan Jaya, Puncak, Nduga, dan sejumlah wilayah lain.

Aksi berlangsung sejak pukul 09.00 WIT di depan Gapura USWIM, Jalan Kalibobo, Distrik Nabire. Para mahasiswa datang mengenakan almamater masing-masing dan bergantian menyampaikan orasi.

“Kami punya orang tua hidup di hutan, di pengungsian di tanah sendiri. Kami dibunuh seperti binatang,” ujar salah satu orator.

“Tanah Papua bukan tanah kosong. Kami ingin hidup damai tanpa bunyi senjata, kami tidak mau mati di tangan militer,” tambah orator lainnya.

“Hentikan pendropan militer non-organik yang membuat warga sipil takut dan trauma,” tegasnya.

Tuntutan Aksi, dalam pernyataan sikapnya, perwakilan Komite Pimpinan Kota, Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIMWP), dan sejumlah organisasi pro-demokrasi menyampaikan beberapa tuntutan utama:

1. Menghentikan militerisasi di Tanah Papua.

2. Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan masyarakat adat.

3. Mendesak Komnas HAM RI mengusut tuntas kasus penembakan terhadap 11 warga sipil di Soanggama, Kabupaten Intan Jaya.

4. Menolak pembukaan Blok Wabu dan proyek eksploitasi migas di wilayah Bintuni dan Sorong, serta perluasan sawit yang merusak hutan adat.

5. Mendesak evaluasi terhadap operasi perusahaan besar di Papua, termasuk PT Freeport Indonesia.

6. Menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua melalui mekanisme demokratis sesuai prinsip HAM internasional.

Redaksi: Vull Members

Post Views : 738 views