Hentikan Operasi Militer Kolonial Indonesia di Teluk Bintuni! Lindungi Warga Sipil Sekarang!

Poto : Warga sipil Lari Teluk Bintuni

Teluk Bintuni, Kabargunung.Com — Konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 11 Oktober 2025 di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, telah memicu pengungsian besar-besaran warga sipil dari sembilan kampung di dua distrik.

Hingga 20 Oktober 2025, lebih dari 194 jiwa, termasuk anak-anak dan perempuan, dilaporkan mengungsi dan bertahan di hutan tanpa akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Rumah, sekolah, dan gereja ditinggalkan — sebagian di antaranya dilaporkan rusak akibat operasi militer yang berlangsung di wilayah tersebut.

Kehadiran aparat militer Indonesia di wilayah-wilayah sipil tidak dapat dibenarkan dan telah menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat. Banyak warga tak berani kembali ke kampung karena takut mengalami intimidasi, penangkapan, atau kekerasan dari aparat keamanan.

Situasi ini bukan hanya krisis kemanusiaan, tetapi juga krisis keadilan dan kemanusiaan bangsa. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi seluruh rakyatnya — bukan menakuti dan mengancam warga sipil di tanah mereka sendiri.

Panglima Tertinggi West Papua Army, Jenderal RR Demianus Magai Yogi, menyerukan kepada lembaga-lembaga kemanusiaan internasional serta Komisaris Tinggi HAM PBB untuk segera melakukan intervensi dan pemantauan langsung di wilayah-wilayah konflik di West Papua, khususnya di Intan Jaya, Teluk Bintuni, Yahukimo, Paniai, dan Pegunungan Bintang, yang hingga kini masih menjadi lokasi operasi militer dan kekerasan terhadap warga sipil.

Redaksi: Vull Member

Post Views : 707 views