Kebijakan Kirim Aparat Militer: Menyulut Kekerasan dan Ketidakadilan di Papua.

Poto : Front Pembebasan Perempuan Papua bersama BEM USTJ

Jayapura , Kabargunung.Com– Front Pembebasan Perempuan Papua bersama BEM USTJ Menyatakan Stop Kekerasan terhadap Perempuan di Tanah Papua, Terima Media Whatsapp Group, 20/03/2025

Kekerasan yang terjadi di Papua kian memanas dan banyak pihak mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengirimkan aparat militer ke wilayah tersebut. Kebijakan ini, yang seharusnya dirancang untuk menjaga keamanan dan kedaulatan, justru sering dianggap sebagai pemicu konflik dan penindasan di lapangan.

Di wilayah Papua, berbagai laporan menyebutkan bahwa kehadiran aparat militer tidak hanya meningkatkan intensitas kekerasan, tetapi juga berdampak serius pada kehidupan masyarakat. Bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan seksual, pembunuhan, dan penyiksaan, yang telah menyebabkan banyak warga kehilangan anggota keluarga serta terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Kondisi ini semakin diperparah dengan stigma yang melekat pada masyarakat Papua, yang kerap dianggap sebagai simpatisan kelompok separatis. Label tersebut sering menghambat upaya perdamaian dan rekonsiliasi di tengah konflik yang sedang berlangsung.

Berbagai kalangan masyarakat dan aktivis HAM kini menuntut evaluasi ulang atas kebijakan pengiriman aparat militer tersebut. Harapan mereka adalah agar pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian damai dapat segera diterapkan. Dialog konstruktif dan kebijakan yang mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia dinilai krusial untuk meredam konflik serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara.

Lebih jauh lagi, langkah-langkah kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal dan melibatkan peran aktif masyarakat Papua sangat diperlukan guna mengakhiri siklus kekerasan yang selama ini menyisakan luka mendalam. Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak-hak dasar warga, sehingga masa depan Papua dapat dibangun atas dasar keadilan dan inklusivitas.

Front Pembebasan Perempuan Papua bersama BEM USTJ turut menyuarakan penolakan keras terhadap kekerasan yang menimpa perempuan di tanah Papua. Mereka mendesak agar upaya penghentian kekerasan tersebut segera direalisasikan melalui kebijakan yang adil, berkeadaban, dan benar-benar berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Pungkasnya.

Redaksi :

Editor : VULL

Post Views : 260 views