TPNPB–OPM dan West Papua Army Dukung Sikap DPD RI: Desak Perundingan Damai Diawasi Pihak Netral

Poto : DPD RI Perwakilan Rakyat Papua

Totiyo, Kabargunung.com – Menanggapi pernyataan sikap dari anggota DPD RI asal Papua, pasukan West Papua Army yang membawahi TPNPB, TNPB, dan TRWP menyatakan dukungannya terhadap seruan agar konflik di Papua diselesaikan melalui perundingan damai yang diawasi pihak netral dan independen.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senator Filep Wamafma mewakili para anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua menyerukan agar pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan dalam menangani konflik bersenjata di Papua. Ia menekankan pentingnya seluruh elemen perwakilan Papua, dari DPD, DPR RI, DPR Provinsi, hingga DPRD se-Tanah Papua, bersatu mendorong solusi damai melalui jalur diplomasi dan dialog.

“Perundingan adalah salah satu jalan yang perlu dibuka sebagai penyelesaian konflik. Bila Papua bisa merdeka secara ekonomi melalui pendekatan bilateral, mengapa negara justru berat dalam hal penentuan nasib sendiri?” ujar Filep.

Pernyataan tersebut mendapat sambutan dari Panglima Tertinggi West Papua Army, Jenderal Demianus Magai Yogi, yang menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya damai yang disampaikan DPD RI.

“Dorongan terhadap perundingan adalah kerinduan rakyat Papua. Ini bukan soal elite politik semata, tapi kehendak akar rumput,” tegas Yogi.



Yogi juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia harus bersedia duduk satu meja dalam perundingan dengan perwakilan rakyat Papua, dan itu hanya mungkin terjadi jika melibatkan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) sebagai fasilitator resmi dari TPNPB–OPM dan West Papua Army.

“Jika pemerintah Indonesia sungguh-sungguh ingin membuka jalan perundingan, maka komunikasi dengan ULMWP sebagai representasi politik kami adalah langkah utama. Tanpa itu, dialog tak akan punya makna,” tambahnya.


Menurut Yogi, konflik yang terus berlanjut antara TNI dan OPM telah menyebabkan puluhan ribu warga sipil Papua mengungsi dan mengalami trauma. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan militer justru memperpanjang penderitaan rakyat.

Senator Filep pun menekankan bahwa konflik Papua membutuhkan respons yang terukur, terencana, dan menyeluruh dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai informasi, pada Rabu (14/5/2025) lalu, TNI melancarkan operasi militer di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Operasi yang dilakukan oleh Satgas Habema itu menyasar sejumlah kampung seperti Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengklaim bahwa operasi tersebut dilakukan secara profesional dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Ia menyebut sebanyak 18 anggota kelompok bersenjata OPM tewas dalam operasi tersebut.

Redaksi: Vull

Post Views : 201 views