Seluruh Pelajar Kabupaten Deiyai Papua Tengah Menolak Makanan Gratis, Meminta Pendidikan Gratis

Poto : Seluruh Pelajar Kumpul Lapangan terbuka Deiyai, 26/02/2025.

Deiyai, Kabargunung.Com – Pada Rabu, 6 Februari 2025, pukul 08:20 WIT, gabungan pelajar dari tingkat TK, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, menggelar demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Koordinator aksi menyatakan bahwa para pelajar menuntut penyediaan pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah mereka, alih-alih menerima program makanan gratis. Media terima Kabargunung,.com, 26/02/2025

Penolakan terhadap program MBG ini bukan pertama kali terjadi di Papua. Sebelumnya, pada Februari 2025, ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, serta di kabupaten lain seperti Yahukimo, Yalimo, Nabire, Dogiyai, dan Paniai, juga menggelar demonstrasi serupa. Mereka menyatakan bahwa kebutuhan utama mereka adalah akses terhadap pendidikan gratis dan fasilitas sekolah yang memadai, bukan makanan gratis. Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan akibat pembubaran paksa oleh aparat keamanan.

Selain itu, pada 21 Februari 2025, guru dan orang tua murid SD YPPK Kigou di Desa Buwoudimi, Kabupaten Deiyai, mengadakan rapat bersama untuk menolak program makanan gratis. Mereka menegaskan bahwa yang dibutuhkan oleh generasi muda Papua adalah pendidikan gratis, bukan makanan gratis. Kepala Sekolah SD YPPK Kigou, Frans Pekei, S.Pd, menyatakan harapannya agar dana yang dialokasikan untuk program makanan gratis dapat dialihkan untuk mendukung pendidikan gratis di wilayah tersebut.

Menanggapi penolakan ini, pemerintah pusat melalui Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merumuskan solusi yang lebih tepat guna memenuhi kebutuhan masyarakat Papua, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membantu masyarakat Papua mengejar ketertinggalan di berbagai sektor.

Di satu sisi, pemerintah pusat Indonesia melalui berbagai kebijakan berupaya menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, di sisi lain, banyak pihak di Papua melihat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut masih belum menyentuh akar masalah yang sebenarnya, seperti ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, marjinalisasi ekonomi Orang Asli Papua (OAP) , serta persoalan sosial dan politik yang lebih dalam.

Secara keseluruhan, aksi-aksi penolakan terhadap program MBG oleh seluruh pelajar siswa-siswi dan masyarakat di tanah Papua mencerminkan aspirasi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan gratis.Pungkasnya.

Redaksi :

Editor : VULL

Post Views : 562 views