Seruan Pernyataan Sikap IPMANAPANDODE Jogjakarta–Solo, Aliansi Mahasisawa Papua, dan FRI-West Papua atas Eskalasi Konflik di Kapiraya, Deiyai, Papua Tengah

Poto : IPMANAPANDODE Jog-lo, AMP, dan FRI-West Papua

Jogjakarta, Kabargunung.com — Dengan penuh keprihatinan atas perkembangan situasi di Tanah Papua, khususnya meningkatnya eskalasi konflik di Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, maka IPMANAPANDODE Jogjakarta–Solo, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menyampaikan Pernyataan Sikap sebagai berikut:

Pertama. Hentikan seluruh konflik antarmasyarakat antara suku Mee, Kamoro, dan Kei yang hingga kini masih berlangsung di Kapiraya.

Kedua. Usut tuntas dan adili pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal oleh PT Zoomlion, yang diduga kuat menjadi pemicu konflik antara suku Mee dan Kamoro.

Ketiga. Tarik seluruh pasukan gabungan TNI–Polri yang dikerahkan ke Kapiraya dengan dalih “antisipasi konflik”, karena keberadaan aparat bersenjata justru berpotensi memperluas ketegangan dan memperburuk situasi.

Keempat. Mendesak Pemerintah Kabupaten Deiyai, Dogiyai, dan Mimika untuk bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian konflik antara masyarakat Mee dan Kamoro, serta mengambil langkah-langkah nyata meredam potensi perluasan kekerasan.

Kelima. Pemerintah wajib mengusut, mengungkap, dan memastikan keadilan atas kasus pembunuhan terhadap Pendeta Neles Peuki, yang menurut laporan masyarakat dibakar hidup-hidup. Kasus ini adalah pelanggaran HAM berat dan tidak boleh diabaikan.

Keenam. Pemerintah harus segera memfasilitasi masyarakat adat untuk menetapkan dan mengesahkan tapal batas wilayah secara definitif, guna mencegah konflik horizontal berulang di masa mendatang.

Ketujuh. Segera cabut seluruh perizinan keberadaan pos atau fasilitas militer di Kapiraya, khususnya di Kampung Wakiya, karena penempatan aparat bersenjata di wilayah sipil memperbesar risiko kekerasan.

Kedelapan. Hentikan dan tolak seluruh agenda pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua, termasuk enam provinsi hasil pemekaran, karena hanya memperluas konflik, memperkuat kontrol militer, dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat adat Papua.

Demikian seruan pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk keprihatinan, solidaritas, dan komitmen kami terhadap keselamatan rakyat sipil serta penyelesaian konflik secara bermartabat.

Redaksi Full Members

Post Views : 478 views