Operasi Militer di Papua Diprotes: Korban Diduga TNI Belum Terbukti Membawa Senjata Saat Ditembak Anggota West Papua Army TPNPB OPM.

Poto : Panglima Tertinggi West Papua Army Jenderal RR. Demianus Magai Yogi

Paniai, Kabargunung.com — Pemimpin Panglima Tertinggi West Papua Army menyampaikan protes terhadap tindakan aparat militer Indonesia yang dinilai tidak mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam operasi militer di Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jenderal Demianus Magai Yogi. Ia menyebut bahwa terdapat korban penembakan dalam operasi keamanan yang belum dapat dipastikan membawa senjata atau terlibat langsung dalam kontak tembak. Menurutnya, sebagian dari mereka diduga masih berstatus warga sipil atau tidak sedang berada dalam situasi pertempuran.

Lebih lanjut, Yogi meminta agar setiap operasi keamanan menerapkan prosedur verifikasi status target secara ketat guna mencegah jatuhnya korban yang tidak terlibat konflik dan meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga menyerukan investigasi independen terhadap sejumlah insiden penembakan yang terjadi belakangan ini di wilayah pegunungan tengah Papua.

Dalam keterangannya, Yogi menilai pendekatan militer yang dominan justru memperbesar risiko korban dari kelompok non-tempur dan menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat adat belum mendapat perhatian yang memadai.

Ia juga menyoroti operasi militer yang disebut sedang berlangsung di wilayah Habema. Menurutnya, aparat harus menjamin perlindungan terhadap masyarakat setempat selama operasi berlangsung.

Yogi menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan langkah dialogis. Ia mengklaim bahwa pihaknya siap membuka ruang komunikasi politik untuk mengakhiri kekerasan.

“Kami meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka peluang perundingan dengan ULMWP yang diawasi pihak netral seperti MSG, PIF, atau ACP,” ujarnya.

Menurut Yogi, gerakan politik Papua akan terus diperjuangkan hingga aspirasi mengenai masa depan Papua dapat dibahas melalui mekanisme yang diakui secara hukum dan internasional.

Yogi juga menyatakan bahwa berbagai operasi militer yang dilakukan Indonesia di Papua telah menimbulkan dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan perlu dipantau secara independen.

Redaksi: Vull Members

Post Views : 696 views