Penambahan Pasukan Kolonial TNI di Hitadipa Intan Jaya, Anton Zangabani Desak Investigasi dan Tindakan Pemerintah Papua Tengah

Poto : Penambahan Pasukan Kolonial TNI di Hitadipa Intan Jaya Papua Tengah

Intan Jaya, Kabargunung.com — Sekitar 500 personel kolonial Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan masuk ke wilayah Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Sabtu malam, 22 November 2025, sekitar pukul 12.04 Waktu Papua. Penambahan kekuatan militer ini kembali memicu kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat setempat.

Menurut keterangan Anton Zangabani, kehadiran ratusan aparat tersebut menambah rasa takut warga karena selama ini warga sipil kerap menjadi korban dalam berbagai operasi militer di Intan Jaya.

Penambahan Militer Kolonial Indonesia di Hitadipa Intan Jaya Papua tengah

“Masyarakat Hitadipa semakin ketakutan. Kebanyakan korban selama ini adalah warga sipil,” tegasnya.

Anton menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, serta lembaga-lembaga kemanusiaan harus segera melakukan investigasi lapangan. Hingga kini, banyak warga yang masih bertahan sebagai pengungsi di hutan ataupun terpaksa pindah ke kota-kota lain di wilayah West Papua. Ia juga meminta Gubernur Papua Tengah agar tidak menutup mata atas situasi kemanusiaan tersebut. “Di depan mata, banyak warga sipil berdarah tanpa kesalahan. Pemerintah jangan diam,” ujarnya.

Selain itu, Anton mempertanyakan apakah pemerintah daerah memiliki keberanian untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang dapat melaporkan dan mendorong penarikan pasukan TNI dari Intan Jaya, Paniai, Puncak Jaya, dan wilayah konflik lainnya.

Dalam pernyataan tambahan, Anton menyoroti sikap pemerintah daerah dan provinsi yang selama ini dianggap diam dan tidak pernah membahas secara serius konflik berkepanjangan di Intan Jaya maupun daerah-daerah lain di Papua.

“Sepanjang konflik Papua, pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak pernah membicarakan secara terbuka konflik Intan Jaya dan wilayah lainnya. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah warga sipil yang menjadi korban dalam konflik antara TNI dan TPNPB-OPM/West Papua Army,” tegasnya.

Anton Zangabani menutup dengan seruan keras: “Pemerintah harus pro-rakyat, bukan menjadi musuh rakyat di tanah ini.”

Redaksi Vull Members

Post Views : 854 views