Militerisasi Rumah Ibadah: Gereja Dijadikan Pos oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Intan Jaya, West Papua

Poto : Warga sipil Mengungsi Ke Hitadipa

Intan Jaya, Kabargunung.Com – Situasi kemanusiaan di Intan Jaya, Papua Tengah, semakin memburuk. Operasi militer oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk pasukan non-organik, memaksa ratusan warga sipil mengungsi ke hutan dan daerah terpencil. Beberapa gereja di kampung-kampung bahkan dijadikan pos militer Kolonial Indonesia.

Laporan yang diterima menyebutkan bahwa satu gereja Katolik dan empat gereja KINGMI saat ini telah digunakan sebagai markas militer, sehingga seluruh warga sipil maupun masyarakat adat di sekitar lokasi tersebut terpaksa meninggalkan kampung halamannya.

Dalam serangan terbaru oleh TNI, tercatat 15 orang tertembak, terdiri dari 12 warga sipil dan 3 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang merupakan anak buah dari Undius Kogoya dan Daminus Nagapa selaku Panglima Daerah Kodap VII TPNPB OPM West Papua Army Intan Jaya Papua Tengah.

Data Pengungsi: 145 Jiwa Mengungsi ke Distrik Hitadipa

Menurut keterangan dari aktivis lokal Damianus Zangabani, operasi militer di Kampung Soangama menyebabkan eksodus besar-besaran warga dari Kampung Kulapa dan Zanamba. Mereka kini mengungsi ke Distrik Hitadipa dengan rincian: (1). Ibu-ibu: 68 orang, (2). Bapak-bapak, (3). Pemuda: 38 orang dan (4). Anak-anak: 39 orang dengan Total: 145 orang warga pengungsi.

Damianus Zangabani menegaskan bahwa data ini bersifat sementara, karena masih banyak keluarga yang terpisah. Data lengkap mengenai jumlah korban dan pengungsi akan diumumkan setelah semua masyarakat adat dari 5 kampung dan tempat gereja-gereja digunakan sebagai pos TNI.

Permintaan kepada Pemerintah dan Lembaga Kemanusiaan

Masyarakat pengungsi menyampaikan harapan agar pemerintah daerah, termasuk Bupati Intan Jaya dan DPRD, segera meninjau langsung kondisi mereka di Distrik Hitadipa. Mereka juga meminta perhatian dari lembaga kemanusiaan, karena sangat membutuhkan bantuan logistik, medis, dan jaminan keamanan.

Demianus Zangabani juga menyoroti bahwa kondisi darurat ini terjadi di tengah upaya negara untuk mengamankan perusahaan emas terbesar di Blok Wabu Intan Jaya West Papua, yang diduga menjadi kepentingan utama negara dalam operasi militer Kolonial Indonesia ini. Ia menyayangkan bahwa masyarakat adat harus dikosongkan demi kepentingan perusahaan dan negara Indonesia.

Seruan Petisi Kemanusiaan

Menutup pernyataannya, Damianus Zangabani menyerukan kepada seluruh masyarakat adat Papua untuk segera membuat petisi kemanusiaan agar dunia internasional membuka mata terhadap krisis yang sedang berlangsung di Intan Jaya. Ia menyebut ini sebagai kejahatan negara Indonesia terhadap masyarakat adat West Papua, yang tak boleh dibiarkan tanpa pengawasan global.

Redaksi: Vull Member

Post Views : 1506 views