James Marape: Secara Budaya, ‘Un-Melanesia’ Jika Papua Barat Tak Diberi Tempat di Meja

Poto : 5 Anggota Perdana Menteri MSG

Fiji, Kabargunung.Com — Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menyerukan agar Papua Barat dan Kaledonia Baru dikembalikan ke dalam agenda keanggotaan penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). Pernyataan ini disampaikan pada KTT Pemimpin MSG ke-23 yang digelar di Suva, Fiji, pada 24 Juni 2025, sebagaimana dilansir Post Courier.

Marape menegaskan bahwa mengesampingkan Papua Barat dari keanggotaan penuh adalah tindakan yang “secara budaya un-Melanesia” atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya Melanesia.

“Secara budaya tidak Melanesia jika kita tidak memberi mereka tempat duduk di meja,” ujar Marape, mengacu pada status Papua Barat dan Kaledonia Baru yang saat ini hanya sebagai pengamat di MSG.

MSG saat ini beranggotakan Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, dengan Papua Barat dan Kaledonia Baru hanya sebagai peninjau. Sementara itu, Papua Nugini secara resmi mengakui Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia, menjadikan pernyataan Marape sebagai sinyal perubahan sikap yang halus namun signifikan—dan berpotensi menimbulkan reaksi dari Jakarta.

Seruan untuk Persatuan Budaya, Dalam pidatonya, Marape menyerukan penguatan ikatan budaya dan takdir bersama di antara bangsa-bangsa Melanesia. Ia menyebut peradaban Lapita kuno sebagai bukti akar sejarah dan budaya yang sama.

“Pak Ketua, kita adalah orang kuno. Warisan kita telah ada selama 4.500 tahun. Jejak budaya Lapita menyatukan kita—akar kita, laut kita, warisan kita, dan orang-orang kita,” kata Marape.

Ia menekankan bahwa meskipun batas-batas negara modern dibentuk oleh kedaulatan dan sistem internasional, MSG harus menjadi cermin kesatuan budaya Melanesia yang melampaui sekat geopolitik.

Dukung Dialog, Tolak Kunjungan Menteri Marape juga menyampaikan bahwa PNG mendukung Pacific Islands Forum (PIF) dalam memfasilitasi dialog tingkat tinggi antara negara-negara kawasan dan Indonesia, tetapi menolak rencana kunjungan para Menteri Luar Negeri MSG ke provinsi-provinsi Melanesia di Indonesia.

“PNG tidak mendukung proposal ini. Sejak 2019, PIF telah meningkatkan keterlibatan dengan Indonesia ke tingkat pimpinan. Kunjungan para menteri justru akan menurunkan tingkat dialog tersebut dan berisiko merusak jalur diplomatik yang telah dibangun dengan hati-hati,” tegasnya.

Namun demikian, Marape tetap mengapresiasi partisipasi Indonesia dalam dialog MSG dan menyatakan bahwa itu tidak melanggar kedaulatan, melainkan justru memperkuat tanggung jawab budaya Melanesia.

Mendorong Posisi Bersama dan Surat ke Jakarta-Paris, Marape menambahkan bahwa surat resmi akan dikirimkan ke Jakarta dan Paris yang mencerminkan posisi bersatu MSG terkait Papua Barat dan Kaledonia Baru.

“MSG memiliki tanggung jawab kepada seluruh orang Melanesia—baik yang berada di bawah kedaulatan Indonesia, Australia di Selat Torres, maupun di tempat lain. Diskusi kita harus melindungi hak-hak rakyat tanpa melanggar batas-batas nasional,” jelasnya.

Menatap Masa Depan Melanesia, Marape mengakhiri pidatonya dengan refleksi menjelang peringatan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini, dan menyampaikan harapan agar bangsa-bangsa MSG tetap bersatu dalam memperkuat identitas Melanesia di tengah tantangan global.

“Kami berterima kasih kepada saudara-saudari MSG yang telah berjalan bersama kami. Kami berharap untuk tumbuh lebih kuat bersama selama 50 tahun ke depan,” tutup Marape.

Sumber: Post Courier, 24 Juni 2025

Redaksi: Vull

Post Views : 455 views