Tentara Nasional Indonesia (TNI) Diduga Ambil Alih Sekolah dan Gereja Advent di Sanepa, Intan Jaya: Warga Resah

Poto : Militer Indonesia di Gereja Advent di Kampung Sanepa

Intan Jaya, Kabargunung.Com – Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM West Papua Army Kodap VIII Intan Jaya, Yosua Meiseni, melaporkan bahwa personel militer Indonesia (TNI) telah menduduki Sekolah dan Gereja Advent di Kampung Sanepa, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dan menjadikannya sebagai pos militer sejak Selasa, 7 Oktober 2025.

Menurut laporan tersebut, pengambilalihan fasilitas pendidikan dan ibadah itu dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan masyarakat. Sebelumnya, aparat militer juga telah membangun pos-pos di Kampung Bilai, Kendetapa, dan Engaganenga, serta diduga akan memperluas pendirian pos ke 21 kampung di Distrik Homeyo untuk mengamankan proyek Jalan Trans Papua dan kawasan pertambangan Blok B Wabu.

“Situasi di kampung-kampung yang sebelumnya aman dan damai kini berubah menjadi penuh ketegangan, trauma, dan ancaman. Aktivitas warga seperti berkebun, berburu, dan mencari kayu api terganggu karena kehadiran aparat bersenjata,” ujar Yosua Meiseni dalam keterangannya.

Senada dengan itu, RR Demianus Magai Yogi, pimpinan West Papua Army, yang berada di bawah naungan TPNPB, TNPB, dan TRWP, menyatakan bahwa penempatan militer di wilayah pengungsian dan pendudukan fasilitas sipil merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

“Militer Indonesia wajib membedakan antara wilayah sipil dan zona perang. Penempatan pasukan di tengah-tengah warga sipil, khususnya di fasilitas keagamaan dan pendidikan, bertentangan dengan Konvensi Jenewa,” tegasnya.

West Papua Army juga mengklaim telah mengumpulkan bukti-bukti dokumentatif mengenai pendudukan oleh aparat militer Indonesia di Kampung Sanepa—yang termasuk dalam wilayah pengungsian Distrik Homeyo—dan menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan sipil dalam konflik bersenjata.

Sebagai tindak lanjut, pihak West Papua Army menyatakan bahwa laporan lengkap beserta dokumentasi visual dan saksi lapangan akan segera diserahkan ke entitas politik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk kemudian dibawa ke forum internasional seperti Komisi HAM PBB dan organisasi kemanusiaan independen lainnya.

“Kami tidak akan diam. Kami akan terus melaporkan pelanggaran ini ke ULMWP dan menyerukan penyelidikan internasional atas tindakan militer yang merampas ruang hidup warga sipil,” ujar Demianus Magai Yogi.

Redaksi: Vull

Post Views : 1433 views