Bupati Intan Jaya Baru Terpilih Tegas Menolak Usulan DOB, Dukung Sikap Mahasiswa

Poto : Bupati Terpilih Intan Jaya, Papua Tengah

Nabire, Kabargunung.com – Pada 4 Maret 2025, dalam acara serah terima jabatan yang berlangsung di Aula Maranatha, Nabire, Papua Tengah, Bupati Kabupaten Intan Jaya menegaskan sikapnya yang tegas terhadap usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayahnya.

Saat diwawancarai oleh wartawan terkait isu DOB, Bupati Intan Jaya menyatakan dengan jelas bahwa ia menolak rencana tersebut. Menurutnya, pemekaran daerah di Intan Jaya bukanlah solusi yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

“Saya menolak usulan DOB di Intan Jaya karena hal ini tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Justru yang kita butuhkan adalah peningkatan kesejahteraan, keamanan, dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan dukungannya terhadap sikap mahasiswa yang menolak DOB. Menurutnya, suara mahasiswa mencerminkan kegelisahan masyarakat yang khawatir pemekaran hanya menjadi alat kepentingan politik tertentu.

Pernyataan ini menjadi perhatian publik, mengingat kebijakan DOB di Papua selama ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan akademisi. Mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil sering menyuarakan kekhawatiran bahwa pemekaran wilayah justru dapat memperburuk kondisi sosial dan keamanan di Papua.

Bupati yang terpilih dalam Pilkada 2024 itu menegaskan bahwa dirinya tetap menolak wacana pemekaran DOB di Intan Jaya, meskipun kebijakan tersebut berasal dari pemerintah pusat. Ia mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut, mengingat banyaknya persoalan pembangunan yang masih belum terselesaikan di daerahnya.

“Pemekaran DOB ini untuk siapa? Kabupaten Intan Jaya sendiri masih dalam tahap pembangunan. Jika kondisi infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari kata layak, lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pemekaran ini?” tegasnya.

Bupati Intan Jaya juga memastikan bahwa ia akan terus berdiri bersama mahasiswa dan masyarakat yang menolak DOB. Ia berjanji akan membawa suara rakyat Intan Jaya ke pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan elit politik.

“Sekalipun ini kebijakan dari pusat, saya tetap menolak. Saya bersama mahasiswa dan masyarakat Intan Jaya akan terus menyuarakan aspirasi ini ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Sikap tegas ini semakin memperkuat gelombang penolakan terhadap DOB di Papua. Seiring dengan itu, mahasiswa dan masyarakat di berbagai wilayah terus menyerukan agar pemerintah pusat lebih memprioritaskan peningkatan kesejahteraan rakyat ketimbang kebijakan pemekaran yang dinilai sarat dengan kepentingan politik.

“Kita diberi jabatan sebagai bupati untuk melayani masyarakat. Prioritas utama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah menghadirkan masalah baru di daerah,” tutupnya.

Redaksi:

Editor: VULL

Post Views : 808 views