Kesepakatan Awal untuk Pertemuan Rekonsiliasi dalam Kubu ULMWP

Poto : Markus Haluk selalu Sekjen Presiden ULMWP

Jayapura, Kabargunung.Com –Sekretaris Jenderal Presiden ULMWP, Markus Haluk, memberikan penjelasan mengenai dinamika internal ULMWP, khususnya terkait upaya rekonsiliasi yang sempat disepakati oleh dua kubu dalam organisasi ini. Terima Media Melalui Whatsapp, 07/03/2025.

Haluk memaparkan fakta mengenai proses rekonsiliasi yang terjadi setelah KTT ke-2 ULMWP di Vanuatu (26 Agustus – 2 September 2023) dan Kongres ke-3 Pemerintah Sementara di GOR GIDI, Sentani, Jayapura, yang bertujuan untuk menyatukan kembali organisasi perjuangan bangsa Papua.

Inisiatif Solidaritas Internasional untuk Rekonsiliasi

Melihat kondisi internal ULMWP yang semakin beragam dalam pendekatan perjuangan, Solidaritas Internasional—terdiri dari pemerintah, gereja, dan NGO—melalui salah satu Menteri di Vanuatu, pada Juni 2024, mengirimkan surat kepada:

1. Menase Tabuni (Presiden Eksekutif ULMWP).
2. Benny Wenda (Presiden Pemerintah Sementara ULMWP).

Isi surat tersebut meminta agar kedua pemimpin melakukan pertemuan rekonsiliasi dan membangun kembali persatuan dalam internal ULMWP.

Respon Positif dari Kedua Pihak

Permintaan ini mendapat respon positif dari kedua pihak:

• Awal Juni 2024, Benny Wenda menyatakan bersedia bertemu untuk rekonsiliasi.
• 1 Juli 2024, Menase Tabuni juga menyatakan kesediaannya untuk bertemu.
• Keduanya sepakat bahwa pertemuan rekonsiliasi perlu difasilitasi oleh pihak ketiga.

Kesepakatan Awal: Fasilitasi dan Waktu Pertemuan

Pada Juli 2024, Benny Wenda dan Menase Tabuni bersama-sama sepakat menunjuk salah satu lembaga di Eropa sebagai fasilitator pertemuan rekonsiliasi.

Lembaga tersebut menyatakan kesediaannya untuk membantu mempertemukan kedua pemimpin ULMWP dalam upaya menyatukan kembali organisasi.

Dalam menentukan waktu pertemuan:

1. Benny Wenda mengusulkan September 2024 sebagai waktu pertemuan.
2. Menase Tabuni dan tim menyetujui usulan tersebut.

Kesepakatan ini memberikan harapan besar bagi perjuangan bangsa Papua, terutama dalam menghadirkan kembali kesatuan strategi politik dan diplomasi internasional ULMWP.

Namun, dalam perjalanan menuju pertemuan tersebut, terjadi perkembangan yang tidak terduga.

Pembatalan Sepihak oleh Benny Wenda

Pada awal September 2024, lembaga fasilitator kembali menghubungi Benny Wenda untuk memastikan tanggal dan tempat pertemuan.

Di sisi lain, Menase Tabuni dan tim ULMWP telah siap untuk bertemu kapan saja dan di mana saja dalam bulan September 2024.

Namun, ketika fasilitator menanyakan kepastian kepada Benny Wenda, ia menyampaikan pernyataan berikut:

“Mohon maaf, saya tidak bisa bertemu. Saya tidak bisa mengkhianati hasil Kongres Pemerintah Sementara dan suara 5.000 orang yang memilih saya sebagai Presiden Pemerintah Sementara.”

Akibat pernyataan ini, pertemuan rekonsiliasi batal terlaksana karena Benny Wenda memutuskan untuk tidak hadir. Dampak dari pembatalan sepihak ini sangat terasa:

1. Banyak pihak dari Solidaritas Internasional memilih diam dan tidak lagi aktif dalam mendukung proses rekonsiliasi.
2. Harapan untuk menyatukan kembali ULMWP menjadi terhambat akibat perbedaan strategi dan pandangan politik di dalam organisasi.

Sikap ULMWP Pasca Pembatalan Rekonsiliasi

Markus Haluk menegaskan bahwa ULMWP akan tetap berjalan sesuai hasil KTT ke-2 ULMWP di Vanuatu pada 26 Agustus – 2 September 2023.

“Melihat situasi ini dan menyadari penderitaan rakyat Papua, kami di ULMWP telah memutuskan untuk tetap melanjutkan perjuangan sesuai mandat hasil KTT ke-2 ULMWP. Kami serahkan kepada pejuang, patriot bangsa, solidaritas internasional, dan rakyat Papua untuk menilai, memutuskan, dan bergerak bersama demi masa depan perjuangan ini.”

Demikian keterangan tambahan ini disampaikan. Waaaa..waaaaa..waaaa!

Redaksi :

Editor : VULL

Post Views : 423 views