Pelajar Yalimo dan Daerah Lain Tuntut Pemerintah Indonesia Segera Sediakan Pendidikan Gratis, Bukan Makanan Gratis.

Poto : Demostran Siswa-siswi di Yalimo, (17/02/2025)

Yalimo Papua, Kabargunung.com- Kejadian Pada Senin, 17 Februari 2025, terjadi aksi demonstrasi di Kabupaten Yalimo yang menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Para pelajar menuntut pendidikan gratis sebagai prioritas utama dibandingkan bantuan makanan. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian protes serupa di wilayah Papua Pegunungan, seperti yang terjadi sebelumnya di Kabupaten Yahukimo.

Tuntutan dari para demonstran, khususnya yang disampaikan oleh salah satu koordinator aksi, menegaskan bahwa mereka meminta pemerintah Indonesia untuk menyediakan pendidikan gratis. Mereka menilai bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup untuk menjawab kebutuhan dasar mereka, terutama dalam hal akses pendidikan.

Tindakan Tembak oleh TNI Polri di Yalimo Provinsi Papua Pegunungan, 17/02/2025

Demonstrasi ini bukan hanya terjadi di Yalimo, tetapi juga di berbagai daerah lain di Papua Pegunungan, menunjukkan bahwa tuntutan ini merupakan suara kolektif masyarakat. Para pelajar dan koordinator aksi menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi justru menghadapi tindakan represif dari aparat keamanan, termasuk penggunaan amunisi oleh TNI-Polri, yang mereka anggap tidak manusiawi.

Para siswa di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah, termasuk Yalimo, Nabire, Dogiyai, Yahukimo, dan Wamena, menyatakan ketidaknyamanan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh TNI. Mereka merasa trauma dan takut dengan keterlibatan langsung aparat militer dalam penyediaan makanan di sekolah-sekolah mereka. Hal ini memicu penolakan terhadap program tersebut dan tuntutan agar pemerintah Indonesia menyediakan pendidikan gratis sebagai prioritas utama.

Namun, para siswa dan masyarakat setempat merasa bahwa kehadiran TNI dalam program ini menimbulkan rasa takut dan trauma, mengingat sejarah konflik di wilayah tersebut. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali pelaksanaan program MBG dan lebih memprioritaskan penyediaan pendidikan gratis yang dikelola oleh pihak sipil, guna mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah diharapkan dapat membuka dialog dengan perwakilan siswa dan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat, sehingga program yang bertujuan baik tidak menimbulkan dampak negatif bagi penerimanya. Pungkasnya.

Redaksi :

Post Views : 591 views