Pemerintah Indonesia Belum Menyediakan Pasar Khusus bagi Masyarakat Papua

Poto : Pasar di Jalan Kalibobo Nabire Papua Tengah

Di Nabire, Kabargunung.Com- Mama-mama Papua masih harus berjualan di pinggir jalan untuk menjajakan hasil usaha mereka. Negara Indonesia tidak memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini dan tidak menyediakan ruang pemasaran yang layak. Akibatnya, sebagian besar mama-mama Papua terpaksa berjualan di tempat yang tidak aman dan jauh dari fasilitas yang memadai.

Sementara itu, pasar yang ada lebih banyak dikuasai oleh para pendatang. Pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pendapatan pajak justru memberikan akses pasar yang lebih baik bagi mereka, sementara masyarakat asli Papua semakin tersisih di tanah mereka sendiri.

Sejak diberlakukannya Otonomi Khusus (Otsus) Papua, berbagai janji manis diberikan kepada rakyat Papua. Namun, realitasnya, kebijakan ini tidak membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat asli. Rakyat Papua masih mengalami penindasan ekonomi, di mana akses terhadap peluang usaha dan fasilitas perdagangan masih sangat terbatas.

Setiap hari, semakin banyak masyarakat dari luar Papua yang masuk dan menguasai sektor perdagangan di wilayah ini. Mereka dengan mudah mendapatkan tempat usaha yang strategis, sementara rakyat Papua hanya menjadi penonton di negerinya sendiri.

Di tingkat Internasional, Indonesia sering mengklaim telah membangun pasar, infrastruktur, dan berbagai fasilitas lainnya untuk masyarakat Papua. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Banyak dari proyek-proyek yang dijanjikan hanya sekadar omong kosong, tanpa memberikan dampak nyata bagi rakyat Papua. Jika kondisi ini terus dibiarkan, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial di Papua akan semakin dalam, memperburuk situasi bagi generasi mendatang.

Rakyat Papua tidak lagi heran dengan penjajahan terselubung yang dilakukan oleh Indonesia atas tanah Papua. Sementara sumber daya alam terus dieksploitasi, masyarakat asli justru dibiarkan hidup dalam kesulitan. Banyak yang bahkan harus berjuang untuk mendapatkan makanan yang layak, sementara kekayaan tanah mereka dinikmati oleh pihak lain. Kondisi ini semakin memperjelas bahwa bangsa Papua hanya mendapatkan sedikit bagian dari hasil bumi mereka sendiri, sementara hak-hak mereka terus terpinggirkan.

Dampak dari kebijakan ini terlihat jelas dalam sektor ekonomi. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua justru lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan para pendatang. Akibatnya, ekonomi rakyat Papua semakin menurun, sementara mereka hanya bisa menjadi penonton dari berbagai program pembangunan yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka rakyat Papua akan semakin kehilangan kendali atas tanah dan kehidupan mereka sendiri.

Bagi bangsa Papua, harapan untuk mendapatkan kehidupan yang adil dan sejahtera di bawah kekuasaan Indonesia semakin pudar. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih menguntungkan pihak luar, sementara rakyat Papua harus bertahan dalam ketidakadilan. Karena itu, semakin banyak rakyat Papua yang menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai keadilan dan kedamaian sejati adalah dengan menentukan nasib sendiri, bebas dari sistem yang selama ini menindas mereka. Pungkasnya

Redaksi:

Editor : VULL

Post Views : 274 views