Pemimpin West Papua Army Kritik Penempatan Gibran di Papua: Serukan Perundingan Difasilitasi PBB

Poto : Gabungan Upacara West Papua Army di Totiyo Paniai

Jayapura, Kabargunung.Com – Pemimpin tiga komando perjuangan bersenjata Papua—Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Tentara Revolusi West Papua (TRWP), dan Tentara Nasional Papua Barat (TNPB)—Jenderal Demianus Magai Yogi menyampaikan pernyataan tegas kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, terkait rencana penempatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua.

Dalam keterangannya, Jenderal Yogi menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan di Papua dan hanya menjadi bagian dari strategi pencitraan politik.

“Penempatan Wakil Presiden di Papua tidak akan membawa perubahan nyata jika hanya bersifat simbolik. Ini hanyalah pencitraan yang tidak menyentuh masalah mendasar yang dialami rakyat Papua,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilai masih militeristik dan represif dalam menangani konflik Papua, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Kebijakan Prabowo terhadap Papua sangat kaku dan terus dibungkus dengan kamuflase operasi militer. Pendekatan semacam ini hanya akan memperburuk citra Indonesia di mata komunitas internasional,” tambah Yogi.

Ia menegaskan bahwa solusi damai dan bermartabat hanya dapat dicapai melalui dialog internasional, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, serta United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai representasi sah rakyat Papua.

“Kami menyerukan perundingan terbuka dan adil, yang melibatkan rakyat Papua dan difasilitasi oleh pihak netral, sesuai dengan mekanisme hukum internasional. Itu satu-satunya jalan keluar yang bermartabat,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Jenderal Yogi menegaskan bahwa ketiga komando perjuangan bersenjata—TPNPB, TRWP, dan TNPB—yang tergabung dalam West Papua Army, akan terus melawan kolonialisme Indonesia hingga perundingan resmi digelar di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Sampai kapan pun, kami akan tetap melawan kolonialisme NKRI hingga duduk bersama dalam meja perundingan internasional yang adil dan sah,” pungkasnya.

Redaksi: Vull

Post Views : 947 views