Situasi Mencekam: Kolonial Tentara Nasional Indonesia (TNI), Gelar Apel di Depan Gereja Katolik Santo Fransiskus Di Kampung Jalai Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Sekitar Warga Sipil Cemas

Poto : Apel Sore TNI bersama Warga Sipil

Intan Jaya – Kabargunung.Com – Suasana di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dilaporkan semakin mencekam setelah militer kolonial Indonesia (TNI) menggelar apel sore pada Sabtu, 11 Oktober 2025, tepat di depan Gereja Katolik Santo Fransiskus Jalai.

Laporan dari jurnalis lokal, Obet Japugau, menyebutkan bahwa kehadiran militer dalam jumlah besar tersebut menimbulkan ketakutan luar biasa di tengah warga sipil. Banyak warga enggan keluar rumah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti mencari makanan di kebun maupun beribadah di gereja.

“Situasi ini sangat menekan. Warga ketakutan, tidak berani ke gereja atau pergi ke kebun. Gereja pun sepi, padahal biasanya penuh saat ibadah,” kata Obet Japugau dalam laporannya dari lapangan.

Kondisi ini semakin memperburuk trauma yang telah lama dialami masyarakat adat akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung di Intan Jaya. Kehadiran militer di lingkungan sipil dinilai sebagai bentuk tekanan psikologis dan ancaman langsung terhadap keselamatan warga.

Obet juga menyampaikan seruan kepada organisasi kemanusiaan dan komunitas internasional, termasuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), agar segera merespons situasi darurat di Jalai Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah dan sekitarnya.

“Perlu segera ada perhatian dari pihak kemanusiaan. Masyarakat Jalai kini hidup dalam tekanan militer yang sangat berbahaya,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis,sampai kini belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah maupun aparat keamanan kolonial Indonesia terkait keberadaan dan aktivitas militer tersebut di sekitar tempat ibadah dan pemukiman warga.

Masyarakat berharap adanya intervensi segera dari lembaga independen dan pihak internasional guna melindungi hak-hak dasar warga sipil dan mencegah potensi eskalasi konflik lebih luas di wilayah Papua Tengah.

 Redaksi: Vull

Post Views : 912 views