Ucapan Terima Kasih Panglima WPA kepada Vanuatu Atas Laporan Konflik Papua ke PBB Human Rights Watch (HRW).

Poto : Panglima Tertinggi WPA Demianus Magai Yogi LANTIK Gusby Waker Operasi Umum Sorong-Samarai

Totiyo Paniai, Kabargunung.com – Panglima Tertinggi West Papua Army (WPA), Jenderal Demianus Magai Yogi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Negara Vanuatu atas keberaniannya melaporkan situasi konflik bersenjata yang sedang berlangsung di wilayah Papua Tengah kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council), melalui Human Rights Watch (HRW). Pernyataan ini disampaikan Yogi kepada media Kabargunung.com pada Sabtu, 31 Mei 2025.

Dalam keterangannya, Yogi menegaskan bahwa laporan tersebut mencakup operasi militer oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap markas Komandan Operasi Umum WPA wilayah Sorong-Samarai, Gusby Waker, di Intan Jaya Papua Tengah, pada 6–9 April 2025. Serangan darat dan udara oleh TNI dilaporkan kembali terjadi pada 14 – 27 Mei 2025, menyebabkan pengungsian besar-besaran warga sipil dari sejumlah kampung di Papua Tengah, termasuk wilayah Gome, Kabupaten Puncak Papua Tengah.

“Untuk pertama kalinya, PBB melalui Human Rights Watch memberikan teguran keras kepada Pemerintah Indonesia atas pelanggaran hukum humaniter internasional. Kami menghargai sikap Vanuatu yang konsisten berdiri bersama rakyat Papua dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan,” ujar Yogi.

Panglima WPA juga menyampaikan terima kasih kepada para wartawan lokal yang telah memberanikan diri meliput langsung eskalasi konflik bersenjata yang terjadi sepanjang April dan Mei 2025, meski berada dalam kondisi yang sangat berbahaya.

Langsirkan Media Resmi New York PBB : HRW https://www.hrw.org/news/2025/05/29/indonesia-renewed-fighting-threatens-west-papua-civilians

Laporan Human Rights Watch: Warga Sipil Jadi Korban Operasi Militer Indonesia

Dalam pernyataan resmi Human Rights Watch bertanggal 29 Mei 2025 di New York, HRW menyatakan keprihatinan serius atas meningkatnya konflik bersenjata di Papua, dan menuntut semua pihak yang bertikai untuk mematuhi hukum humaniter internasional. HRW melaporkan bahwa:

1. Operasi militer Indonesia di wilayah pegunungan lebat Papua Barat telah menyebabkan puluhan warga sipil tewas atau terluka, serta ribuan orang mengungsi, terutama akibat serangan pesawat nirawak (drone) dan penggunaan amunisi peledak secara sembarangan.

2. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan 17 orang yang diduga penambang, antara 6–9 April 2025, yang mereka sebut sebagai informan militer.

Human Rights Watch menyebut bahwa militer Indonesia memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM di Papua Barat, yang terus membahayakan masyarakat adat. HRW juga melaporkan insiden tambahan:

1. Pada, 14 Mei 2025: TNI mengklaim telah menewaskan 18 anggota separatis di Intan Jaya, namun HRW mengutip pernyataan tokoh gereja bahwa setidaknya tiga di antaranya adalah warga sipil, termasuk seorang anak.

2. Pada 6 Mei 2025: Serangan roket di luar gereja di Ilaga menewaskan seorang mahasiswa muda, Deris Kogoya (18 tahun).

3. Pada 17 Mei 2025: Seorang ibu, warga Sugapa, ditemukan tewas. Anaknya menyatakan bahwa jenazah ibunya hendak dikremasi secara paksa oleh militer.

Blok Wabu dan Konflik Berkepanjangan

Wilayah Intan Jaya, yang menjadi lokasi konflik, berada di sisi utara Gunung Grasberg dan mencakup daerah kaya sumber daya alam, termasuk Blok Wabu yang menyimpan sekitar 2,3 juta kilogram emas. Saat ini, wilayah itu sedang dalam proses perizinan eksploitasi oleh Kementerian ESDM Indonesia, dan menjadi salah satu pemicu ketegangan antara kelompok bersenjata Papua dan aparat keamanan Indonesia.

Tuntutan Keadilan dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional

HRW menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan semua pihak untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil. Warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran, dan serangan terhadap objek sipil seperti rumah, sekolah, dan gereja merupakan pelanggaran serius. Pemerintah Indonesia dan kelompok bersenjata Papua diminta untuk menahan diri dan menjamin perlindungan bagi warga sipil.

“Orang Papua telah mengalami rasisme sistemik selama puluhan tahun. Baik militer Indonesia maupun kelompok bersenjata Papua perlu mematuhi standar internasional yang melindungi warga sipil,” tegas Meenakshi Ganguly, Wakil Direktur Asia Human Rights Watch.

Redaksi : Vull

Post Views : 751 views